Dapatkan Postingan Terbaru
di Kotak Email Anda

Syarat dan Ketentuan

Blog layanan konsultasi hukum gratis ini dibuat dan dikelola oleh NM. Wahyu Kuncoro, SH sebagai dedikasi pelayanan hukum seorang Advokat kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Syarat dan Ketentuan Layanan :

1) Uraikan permasalahan hukum Anda dan kirimkan ke email advokatku.on(at)gmail.com.

2) 1 akun email hanya 1 X Konsultasi Hukum. Jika ingin konsultasi berlanjut, silahkan disampaikan dalam email selanjutnya.


3) Konsultasi hukum melalui telepon hanya berlaku bagi pembeli buku yang ditulis NM. WAHYU KUNCORO, SH dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam buku. Tidak melayani SMS atau media messenger lainnya.


4) Dengan konsultasi melalui email, Anda dianggap setuju atas publikasi permasalahan hukum yang disampaikan dan selanjutnya membebaskan pengelola blog/web dari segala tuntutan/ gugatan atas pencantuman URL akun email Anda.


5) Materi pertanyaan/ yang dikonsultasikan TIDAK TERKAIT MATERI PERSIDANGAN, kepentingan perkuliahan, tugas akademik dan atau kepentingan pendidikan.


6) Jawaban/ Opini yang termuat, tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tidak menunjukkan hubungan hukum advokat dengan kliennya.


7) Segala bentuk konsultasi Hukum yang termuat dalam blog ini, akan termuat dalam beberapa situs yang teraffliansi, tanpa pemberitahuan atau seijin yang bersangkutan.


Dengan memenuhi syarat dan ketentuan di atas, berarti Anda telah menghargai diri sendiri dan orang lain.

Diberdayakan oleh Blogger.

More on

About Me

Foto Saya

Konsultasikan masalah hukum Anda dengan menghubungi NM. Wahyu Kuncoro, SH di WAHYUMITRA Advocate Office, Jl. Mandar Utama DC XI/ 19 Sektor 3A Perumahan Bintaro Jaya - Tangerang Selatan. 

Tlp : 021 - 7357778
Hp : 0811 820 71 96

TIDAK MELAYANI KONSULTASI HUKUM MELALUI SMS/ CHATTING MEDIA MESSAGER 

Contact Us

Total Pembaca

Search

Type your search keyword, and press enter

Minggu, 30 April 2017

Nasib Tunjangan Pensiun Bagi Janda Cerai

Kepada Yth.
Di Tempat


Dengan Hormat,

Bersama ini saya hendak menanyakan kasus hukum mengenai "Tunjangan untuk mantan Istri dan Anak".

Adapun permasalahannya, saya telah bercerai dari mantan suami (karyawan BUMN) beberapa tahun yang lalu, saya dan anak-anak mendapatkan Tunjangan dari Mantan Suami (melalui Kantor dimana dia bekerja). Dia (mantan Suami) sudah menikah lagi dan tidak memiliki anak dari pernikahan keduanya. Dan sedangkan saya tidak menikah lagi.

Yang saya hendak tanyakan, bagaimana status tunjangan untuk Saya (mantan Istri) dan anak-anak (ada yang masih kuliah) setelah dia (mantan suami) pensiun. Mohon solusi/ langkah apa yang harus saya tempuh.

Terima kasih atas perhatian, maklum dan solusinya.

Hormat Saya

ata

JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Sebelumnya perlu dijelaskan bahwasanya berdasarkan  UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian berikut UU Perubahannya, karyawan BUMN disamakan statusnya sebagai Pegawai Negeri sehingga dengan demikian guna menjawab pertanyaan Anda, jawaban didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku terkait kepegawaian negeri.   

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Juda Pegawai menyatakan, "apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun-pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun- janda/bagian pensiun-janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (3) UUU No. 11 Tahun 1969 ditegaskan, "jikalau hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari penceraian berlaku sah isteri/suami itu dihapus dari daftar isteri-isteri/suami yang berhak menerima pensiun-janda/duda".


Berdasarkan ketentuan di atas kiranya dapat dipahami bahwasanya janda cerai TIDAK mendapat hak atas tunjangan pensiun mantan suami, namun anak- anak hasil dari perkawinan tersebut tetap mendapatkan hak-nya atas pensiun si Ayah. Tunjangan bagi si janda cerai, bisa saja tetap diberikan, SELAMA si mantan suami belum mendaftakan atau melaporkan penceraiannya tersebut kepada atasannya.

Sabtu, 18 Februari 2017

Surat hibah harus dinotariskan ?

Pak Wahyu Yth. 

Saya ingin menanyakan surat hibah.

1. saya 4 bersaodara 3 laki dan 1 perempuan, saya anak terakhir. Saudara-saudara saya sudah mengambil bagiannya masing masing tanpa ada bukti tertulis dari alm bapak saya, setelah sekian tahun kemudian saya di hibahkan tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya dan ladang sawit,kemudian saya di bikiankan surat hibah di desa saya oleh alm.bapak saya namun saodara saodara saya tinggalnya di daerah yang bebeda hanya pemberitahuan lewat telpon dan menyetujuinya tanpa ada tanda tangan mereka.yang ingin saya tanyakan apakah surat hibah yang saya memiliki kekuatan hukum?
2. apakah surat hibah yang saya miliki harus dinotariskan meskipun udah lama di bikin?

mohon pencerahannya..... trmksi


Jawab :

Terima kasih telah menghubungi saya ... 

Ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata menegaskan. "Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata di atas maka jelas dan sudah seharusnya hibah yang dimiliki Anda harus dibuat Akta Notariatnya meskipun pada saat penghibahan tersebut saudara2 Anda secara lisan menyatakan persetujuannya. Selain itu, tanpa akta hibah, besar kemungkinan dalam pengurusan balik nama surat-surat kepemilikan tanah dan bangunan akan sulit karena umumnya kantor pertanahanan mensyaratkan bukti otentik adanya pengalihan kepemilikan tanah. 



Selasa, 25 Oktober 2016

Hak Waris yang Tertutup karena Wasiat

Kepada Yth.
Bapak Wahyu Kuncoro,

Kami sekeluarga ber 10, 7 orang anak bersaudara, ayah, ibu (istri kedua ayah) dan ibu (istri pertama ayah yang sudah cerai, tahun 1970).
Ayah kami meninggal tahun 2013.  

Anak dari istri pertama ayah adalah :
1. Anak ke-I, pria 
2. Anak ke-II, pria, saya sendiri, Ridlo G
3. Anak ke-III, pria almarhum, th 2012, mempunyai anak 1, laki-2.
Istri pertama ayah (ibu saya) masih hidup saat ini.

Anak dari istri kedua ayah adalah :
1. Anak ke-IV, wanita 
2. Anak ke-V, pria 
3. Anak ke-VI, pria 
4. Anak ke-VII, wanita 
Istri kedua ayah masih hidup saat ini

Suatu ketika, baru-2 ini kakak saya, Anak ke-I menuntut untuk segera dibagikan dan diberikan harta peninggalan kepada hak waris, akan tetapi adik tiri saya, Anak ke-V menjelaskan bahwa sebelum ayah meninggal ibu tiri saya telah membuat surat wasiat waris yang ditandatangani oleh ayah dan pejabat setempat, pak rt, pak lurah dan pak camat, yang isinya adalah hanya 4 adik tiri saya lah yang memiliki hak waris (yaitu anak ke-IV s/d anak ke-VII), sedang saya, kakak saya dan adik (almarhum) tidak ada hak nya karena memang tidak dituliskan dalam wasiat tersebut.

Ketika saya tanyakan lewat adik saya itu kenapa kok bisa seperti itu, ibu tiri saya menjelaskan bahwa ketika ayah saya cerai dengan ibu saya (istri pertama ayah) dulu sudah ada hak-2 yang diberikan, yaitu harta gono gini dan itu semua tentunya sudah termasuk dalam hak-2 anak-2 istri pertama ayah.

Jadi menurut beliau kami bertiga (anak istri pertama ayah) sudah tidak punya hak lagi terhadap harta waris ayah.

Pertanyaan nya apakah yang dilakukan oleh ibu tiri dan ayah saya itu sudah sesuai dengan hukum agama islam juga hukum negara ? Dan apakah juga tidak melanggarnya ? Apakah saya, kakak dan adik saya (anak dari istri pertama ayah) sudah tidak memiliki hak waris dari ayah saya, karena sudah di cerai dan diberikan harta gono gini ke ibu kandung saya ?
Dari peristiwa yang ada di keluarga besar saya ini hukum waris yang sebenarnya adalah seperti apa dan bagaimana, siapa yang berhak dan berapa besaran hak waris tersebut ? 

Demikian disampaikan, mohon di bantu untuk pencerahannya.
Kami tunggu jawabannya.

Salam dan Terimakasih banyak,



JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....


Oleh karena dalam uraian masalah dipertanyakan tentang hukum agama Islam, maka jawaban didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Inpres No. 1 Tahun 1991 dan ketentuan umum tentang wasiat yang diatur KUHPerdata.
Dalam hukum waris, Wasiat tidak menghilangkan hak-hak para ahli waris karena pada prinsipnya wasiat hanya diperkenankan 1/3 dari harta waris. Hal ini sebagaimana didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut : 


Ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam :


(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.


(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.


Hal yang sama diatur pula dalam KUHPerdata, Pasal 931 KUHPerdata menegaskan, "Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup".

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Isalam dan Pasal 931 KUHPerdata di atas, maka jelas dan tegas bahwasanya wasiat harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Bukan dibuat dihadapan Pak RT, RW, Lurah atau Camat. Tanpa adanya akta notariat, maka wasiat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.



Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jelas ditegaskan bahwasanya wasiat hanya diperkenakan 1/3 harta warisan. Ini berarti, pemberian wasiat tidak boleh merugikan hak-hak para ahli waris lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 913 KUHPerdata yang menegaskan, "Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat". Bila pada kenyataannya, hak para ahli waris yang lain merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut, maka para ahli waris dapat mengajukan pembatalan wasiat ke Pengadilan. 


Berdasarkan uraian jawaban di atas, kiranya dapat dipahami bahwasanya Anda dan saudara-saudara dari isteri Pertama tetap berhak mendapatkan warisan dari almarhum Ayah Anda karena apapun alasannya, Anda memiliki hubungan darah dengan almarhum Ayah sehingga tidak ada alasan untuk menghilangkan hak waris Anda.




Rabu, 14 September 2016

Beralihnya Kewajiban Pengelola Arisan

          ,      No comments   
Selamat siang,

Sekitar 1 tahun yang lalu Ibu saya mengadakan arisan sebagai bandar arisan dan beberapa tetangga sebagai peserta. sekitar 2 bulan yang lalu, ibu saya meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, ada beberapa pihak yang sudah mendapat jatah arisan, tidak mau lagi melakukan pembayaran uang arisannya. akibatnya pembayaran arisan kepada pihak yang belum dapat jatah arisan menjadi tertunda. yang mau saya tanyakan

     Bagaimana status arisan tersebut? dilanjutkan atau tidak

 Apakah pengelolaan diwarisi oleh ahli waris (ayah/saya)

 Apakah Ahli waris (ayah/saya) dapat dituntut secara hukum oleh peserta  arisan? sedangkan bandar arisan adalah ibu saya yang sudah meninggal

Apakah ahli waris (ayah/saya) dapat menuntut secara hukum kepada pihak yang tidak melakukan pembayaran uang arisan?

terimakasih



JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya ... 


Hukum tidak memberikan definisi lengkap tentang kegiatan Arisan, namun demikian, kata arisan sesungguhnya menunjukkan pada pengertian kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dl sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Berdasarkan pengertiannya sebagaimana dimaksud di atas, kiranya didapat pemahaman bahwasanya arisan merupakan kegiatan perikatan diantara para peserta arisan dan pengelola yang bersama-sama melakukan persettujuan untuk mengumpulkan uang kepada salah seorang atau beberapa pengurus yang bertindak sebagai pengelola. Oleh karena sifatnya adalah perikatan maka jelas secara umum dalam kegiatan arisan berlaku ketentuan umum mengenai perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata pada pokoknya menegaskan bahwasanya Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertiannya, maka jelas persetujuan arisan yang telah ada tetap akan ada selama orang-orang yang melakukan perikatan tersebut belum mencabut atau menghapus persetujuan yang dibuat oleh mereka. Ini berarti, meskipun Ibu Anda sebagai pengelola arisan sudah meninggal, maka segala kewajiban almarhum Ibu sebagai pengelola arisan beralih kepada ahli warisnya (ayah Anda atau ahli waris lainnya). Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1261 KUHPerdata yang pada pokoknya menegaskan, "jika kreditur meninggal sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-haknya berpindah kepada para ahli warisnya".

Selasa, 06 September 2016

Pelepasan Hak Waris WNA atas tanah

Selamat sore Bapak Wahyu Kuncoro, saya ingin bertanya tentang cara pengalihan hak atas warisan tanah.

Tanah ini diwariskan ke 3 orang anak, 2 adalah WNI dan 1 adalah WNA. Jika anak yang berstatus WNA ini harus mengalihkan hak atas tanah tersebut, apakah WNA bisa melakukan jual-beli/hibah atas tanah? Apa harus saudaranya yang WNI yang menjual/menghibahkan tanah tersebut sehingga WNA tersebut hanya menerima berupa uang saja? atau bisa tidak WNA tsb mengkuasakan (dengan surat kuasa) ke WNI untuk menjualkan tanah miliknya? atau adakah cara lain bagi WNA ini untuk melepas haknya?

VT

JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya ...


Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menjelaskan “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang – undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga- negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang – undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga–negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”


Dalam praktek agraria, bentuk pelepasan hak atas tanah WNA dilakukan melalui Akta Pelepasan Hak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika bidang tanah yang mau dilepas tercatat atas namanya. Jika atas tanah tercatat atas nama banyak pihak atau melepaskan hak waris atas tanah objek waris, maka akta pelepasan hak tersebut dibuat dihadapan Notaris..

Berdasarkan penjelasan diatas, dikaitkan dengan pertanyaan Anda, maka kiranya didapat jawaban bahwasanya, karena si WNA mendapatkan tanah tersebut berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris, maka si WNA tersebut terlebih dahulu membuat akta pelepasan hak waris dengan ganti rugi, bukan menjual atau menghibahkan bagiannya atau apalagi dengan memberikan kuasa kepada WNI.